• Kamis, 9 Desember 2021

Komisi I DPRD Jabar Tampung Suara Perwakilan Pemekaran Garut Utara

- Selasa, 2 November 2021 | 23:43 WIB
Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman saat menerima aspirasi terkait pemekaran wilayah Garut Utara. (Humas DPRD Jabar)
Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman saat menerima aspirasi terkait pemekaran wilayah Garut Utara. (Humas DPRD Jabar)

CIREMAINEWS, Bandung - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menerima perwakilan warga Kabupaten Garut yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra). Pertemuan dikarenakan adanya aspirasi masyarakat terkait dengan pemekaran daerah Garut Utara.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, pihaknya langsung menerima aspirasi warga Garut tersebut untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana pihaknya telah bertindak langsung.

"Mereka mempertanyakan kelanjutan dari pemekaran Garut Utara dari pemerintah Provinsi," kata Bedi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung,Selasa 02 November 2021 seperti dilansir pada jabarprov.go.id

Baca Juga: Hujan Deras Sebabkan Pohon Tiga Rumah di Kuningan, BPBD Turun Tangan

Menurut Bedi, pihaknya telah berkunjung langsung ke daerah Garut Utara beberapa waktu lalu dan menggelar rapat langsung hari ini, untuk mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami dari Komisi I sudah cepat tanggap ini pertama langsung ke Garutnya yang kemarin, yang kedua ini formalnya untuk dipertemukan oleh pihak otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Bedi menyatakan, Komisi I menginginkan, pemekaran Garut Selatan tersebut agar dapat terwujud segera, yang tentunya namun dengan memperhatikan regulasi yang ada.

"Pada prinsipnya kami dari Komisi I ingin agar pemekaran Garut Utara dapat segera terwujud. Adapun tahapan yang harus ditempuh ini harus dipercepat, termasuk dengan bagaimana pola kebijakan aspek aspek normatif lainnya harus segera dipenuhi," terangnya.

Bedi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mewujudkannya dengan mempersiapkan syarat-syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan persetujuan.

"Jadi hal-hal yang sifatnya administratif ini wajib harus. Tapi kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya Pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait pemekaran otonomi daerah," tuturnya.

Bedi menekankan, pemekaran tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya serta tidak memberatkan daerah induknya, yaitu Kabupaten Garut.

"Yang paling penting kami ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi masyarakat Garut Utara, juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah induknya," tutupnya.***

Editor: Priyo Pamungkas Kustiadi

Sumber: jabarprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ridwan Kamil Terima Tiga Aspirasi Perangkat Desa

Rabu, 8 Desember 2021 | 09:56 WIB

Nenek Suwit Warga Ciamis Dilaporkan Hilang di Banjar

Minggu, 5 Desember 2021 | 19:14 WIB

Ratusan Pelajar Ikuti Lomba Lari Marathon 4 KM

Minggu, 5 Desember 2021 | 08:09 WIB

Polisi Saba Bumi, Dekatkan Hati Masyarakat Banjar

Sabtu, 4 Desember 2021 | 05:56 WIB

BPBD Kuningan Siaga Antisipasi Dampak Fenomena La Lina

Senin, 15 November 2021 | 21:54 WIB
X