• Selasa, 17 Mei 2022

RTRW Jabar, Jawab Simpang Siur Tata Ruang Pembangunan

- Selasa, 8 Februari 2022 | 20:02 WIB
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Tina Wiryawati.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Tina Wiryawati.

CIREMAINEWS.COM, Kuningan - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Tina Wiryawati gelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) Pemprov Jawa Barat, di Desa Nangka, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Selasa (8/2/2022).

 
Anggota DPRD Daerah Pemilihan XIII Jabar (Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Banjar) ini , mengatakan Raperda RTRW sangat penting untuk dipahami masyarakat, terutama warga Kabupaten Kuningan.
 
 Dikatakan Legislator Gerindra ini, sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat, perangkat desa dan para aktivis penggiat lingkungan mengetahui rencana tata ruang.
 
 
“Saya melihat masyarakat sangat antusias, dan seharusnya sosialisasi ini harus digencarkan agar masyarakat mengetahui sejauh apa fungsi dari Raperda RTRW sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal izin – izin peruntukannya,” ujarnya.
 
Menurutnya pembangunan RTRW manfaatnya harus dirasakan betul oleh masyarakat. “ Raperda RTRW ini untuk pembangunan 20 tahun ke depan, dari tahun 2022 – 2042 dan harus dianalisa sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat,’ ujarnya.
 
Bila tidak menggunakan RTRW, sambung Tina, maka yang terjadi pembangunan akan liar dan asal – asalan.
 
“ Jadi Raperda RTRW ini sangat penting, agar tidak ada lagi pembangunan pabrik di atas lumbung pangan atau sawah. Dan bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan zona nya. Jadi sosialisasi ini menurut saya sangat penting,” tegasnya.
 
 
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menyambut baik dengan adanya Raperda RTRW. “Alhamdulillah, pertanyaan publik soal RTRW terjawab dengan datangnya Anggota DPRD Jawa Barat. Dan ini sangat berkaitan soal zona ruang terbuka hijau, zona serapan, zona lumbung pangan. Jangan sampai ada pendirian bangunan yang bertolak belakang dengan kondisi alam yang ada,” ujarnya.
 
Secara de facto, lanjutnya, pihaknya menemukan banyaknya konflik – konflik di daerah karena belum adanya ketegasan RTRW.
 
Saat sosialisasi berlangsung, Penggiat lingkungan dan Hutan, Nanang Subarnas meminta agar sosialisasi tersebut bisa digelar bersama pihak eksekutif dan legislatif daerah, pemerintah desa, unsur masyarakat dan aktivis lingkungan agar pesan tersebut bisa tersampaikan secara menyeluruh.  ***

Editor: Andini Rahmawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Asal Usul Nama Gunung Ciremai, Jawa Barat

Kamis, 14 April 2022 | 13:07 WIB

Ciremai 'Endless adventure Mounts'

Kamis, 14 April 2022 | 02:09 WIB

Unik! Sempatkan Tadarus Saat Demo 11 April 2022

Selasa, 12 April 2022 | 11:32 WIB

Terpopuler

X