Ciremainews - Permintaan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam menjadi sembilan tahun langsing direspon DPR RI. Salah satunya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin.
Yanuar menyampaikan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harusnya ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pada diri Kadesnya.
"Perpanjangan jabatan Kepala Desa harus diikuti dengan langkah nyata Pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas aparatur desa," kata Yanuar kepada wartawan, Senin (23/01/2023).
Dia menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi problem terbesar di pemerintahan desa saat ini, di luar wacana perpanjangan masa jabatan kades yang kini sedang bergulir.
"Kita harus serius menata sistem yang kokoh untuk membangun kualitas manusia di desa. Sayangnya, pemerintah tidak cukup serius tentang soal ini," imbuh Yanuar dilansir Antara.
Politisi PKB ini mengatakan kucuran dana desa yang besar melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selama ini tidak diimbangi dengan program sistematis dan fokus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun kualitas aparatur desa.
Akibatnya, lanjut dia, dana desa secara umum belum mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena cara pandang Kepala Desa maupun perangkat desa lebih tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik.
"Ketika Pemerintah pusat mendorong ke arah pemberdayaan ekonomi, wirausaha, dan bisnis lokal, aparatur desa masih kebingungan bagaimana cara untuk memulai dan melangkahnya," jelasnya.
Dia menggarisbawahi bahwa hal tersebut merupakan problem dari kualitas SDM dan bukanlah problem keterbatasan sumber daya ekonomi.
"Bahwa dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan dana desa oleh Kepala Desa, maka ini hanya bukti bahwa kualitas mental Kepala Desa masih bermasalah, tidak ada kaitannya dengan masa jabatan," tuturnya.
Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harus dilihat dalam perspektif lebih luas, menyeluruh, dan cocok untuk percepatan kemajuan desa.
"Pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis-teknokratik tidak cukup, harus naik satu tingkat melalui pelatihan berbasis character building dan pemberdayaan pikiran," terangnya.(ppk)
Artikel Terkait
Baznas Kuningan Tetapkan Zakat Fitrah Tahun 2023 Segini Besarannya
Raih KPH Terbaik Ke-dua, Perhutani Kuningan Siap Hadapi Era Digitalisasi
Tahun Terakhir Kepemimpinan Insan, BKPRMI Kuatkan Budaya Berorganisasi
Jenis Ular Terbesar di Dunia, Hidup Berdampingan dengan Balita
Maman Imanulhaq Ingatkan Keras, Kemenag Jangan Asal Naikkan Biaya Haji Tapi Harus Tingkatkan Mutu Pelayanan